Jasa Pembubaran PT PMA

Kenapa PT PMA Dibubarkan?

Dalam bisnis itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada yang bisnisnya berkembang dan ada juga yang bisnisnya tidak berjalan. Bisnis ketika baru mulai, secara alami belum memiliki basis customer yang banyak, produk masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan paling penting adalah pengalaman para pendirinya masih minim.

Dikutip dari Bisnis.com.

Ketua Program S1 Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya Rudy Handoko menjelaskan, hanya sekitar 50% dari start-up yang bermunculan mampu bertahan di waktu 1 tahun pertama, kemudian semakin meyusut hingga 30% pada tahun kedua, dan hanya sekitar 10% yang mampu melewati tahun ketiga bisnisnya.

Banyak hal yang menyebabkan sebuah start-up terpaksa gulung tikar, mulai dari urusan konflik internal dalam manajemen bisnis, hingga godaan untuk bekerja sebagai karyawan.

Dengan demikian, apabila kamu sudah memiliki PT PMA dan kemudian PT kamu tersebut sudah tidak berjalan, maka pilihan yang kamu dapat lakukan adalah mencari jasa penutupan PT PMA yang tepat.

Aspek Hukum Pembubaran?

• Tidak bisa tanda tangan kontrak

Dibubarkan berarti jabatan Direksi sudah tidak ada. Dengan demikian sudah tidak ada yang bisa mewakili perusahaan untuk tanda tangan kontrak dengan pihak ketiga.

---

• Tidak perlu lapor pajak

Non-aktif NPWP berarti status wajib pajak sudah tidak aktif, dengan demikian tidak perlu lagi lapor pajak.

---

• Izin usaha sudah berakhir

Pencabutan NIB berarti perusahaan sudah tidak punya izin usaha. Dengan demikian sudah tidak boleh melakukan kegiatan operasional.

Proses Pembubaran PT PMA

Berikut ini adalah cara menutup PT PMA (non-likuidasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku:

---

• Pembuatan RUPS Pembubaran

Akan dibuatkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda penutupan PT PMA.

---

• Tanda tangan Akta Pembubaran di hadapan Notaris

Seluruh pemegang saham wajib untuk tandatangan Akta Pembubaran. Dengan demikian dianggap seluruh pihak (para pemegang saham - termasuk pemegang saham asing) telah menyetujui bahwa akan dilakukan penutupan PT.

---

• Pengumuman surat kabar berperedaran Nasional

Pengumuman surat kabar adalah untuk memenuhi asas publisitas, sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

---

• SK Menteri dari Menkumham

Setelah dokumen di tandatangan oleh semua pemegang saham, Notaris akan melakukan pengurusan SK Menteri pembubaran.

---

• Non-Aktif NPWP

Non-aktif NPWP berarti status wajib pajak sudah tidak aktif, dengan demikian tidak perlu lagi lapor pajak.

---

• Cabut NIB / Izin Usaha

Pencabutan NIB berarti perusahaan sudah tidak punya izin usaha. Dengan demikian sudah tidak boleh melakukan kegiatan operasional.

Dasar hukum Pembubaran PT PMA adalah UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permenkumham No 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PT PMA di Indonesia serta UU Penanaman Modal