A. PENGANTAR

Ketika pengurusan pendirian PT atau perubahan PT  beberapa Notaris akan menginfokan terkait dengan BNRI. Bahwa ketika melakukan pendirian PT atau perubahan PT nanti akan mendapatkan BNRI yang dikirimkan dari Percetakan Negara. Tapi sayangnya, tidak semua Notaris menjelaskan detail apa itu BNRI dan apa Fungsinya.

Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian dari BNRI dan apa fungsinya bagi PT. Apakah ada resiko yang didapatkan ketika PT tidak memiliki BNRI? Penasaran? simak penjelasannya lengkap disini. 

B. PENGERTIAN

Pengertian BNRI adalah Penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia dan isinya dapat dijadikan referensi bagi Negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.

BNRI atau Berita Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang berperan penting dalam penyediaan informasi resmi dan publikasi peraturan pemerintah di Indonesia. BNRI bertugas untuk menerbitkan berbagai jenis peraturan, undang-undang, dan dokumen resmi pemerintah.

Lalu, apa saja yang dimuat dalam BNRI?

Dalam Berita Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal yang dengan undang-undang federal atau dengan Peraturan Pemerintah diserahkan kepada alat perlengkapan Rerpublik Indonesai Serikat lain dan juga surat-surat lain yang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita Negara.

Yang perlu kita ketahui, pengumuman PT ini juga penting, mengingat adanya asas publisitas, dan agar masyarakat tau dengan adanya pendirian sebuah PT baru itu sangatlah penting diumumkan karena hal tersebut merupakan asas publisitas kepada masyarakat ataupun pihak ketiga.

Baca juga : Akta Pendirian Perusahaan Hilang, Jangan Panik

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum berdirinya Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dasar hukum utama yang mengatur BNRI adalah UUD 1945, yang mengatur sistem hukum di Indonesia. Pasal 14B UUD 1945 menyebutkan tentang kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus peraturan pemerintah, yang salah satunya melibatkan publikasi peraturan pemerintah, yang kemudian menjadi salah satu fungsi utama BNRI.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur adalah tata cara publikasi peraturan perundang-undangan, yang menjadi bagian penting dari peran BNRI.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001: Keputusan Presiden ini membentuk BNRI sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan berita negara. Keputusan Presiden ini mengatur struktur organisasi dan fungsi BNRI.

4. Peraturan Kepala BNRI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum di Bidang Ketatanegaraan: Peraturan ini mengatur prosedur dan ketentuan yang harus diikuti dalam proses penyusunan dan penentuan produk hukum di bidang ketatanegaraan, termasuk tata cara penerbitan dan penyebaran berita negara.

5. Dasar hukum pengumuman BNRI untuk PT (Perseroan Terbatas) dapat dilihat dalam Pasal 30 UU PT yang berbunyi : Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkanya keputusan meteri :

a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

6. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2012 : menjelaskan Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI Pasal 3, dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk :

a. Mencetak dan menyebarluaskan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengundangan.

b. Mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Mengelola admnistrasi penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman.

d. Mencetak naskah pidato Kenegaraan.

Dengan dasar hukum yang kuat, BNRI memainkan peran yang penting dalam publikasi dan penyebaran informasi hukum, seperti peraturan pemerintah dan berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. BNRI bertindak sebagai lembaga yang mendukung transparansi dan akses informasi terhadap produk hukum pemerintah, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia.

D. FUNGSI BNRI UNTUK PT

Masih nanyak sekali yang belum paham apa fungsi dari BNRI untuk PT. Supaya tidak salah langkah, disini kami berikan fungsi dari BNRI, sebagai berikut :

1. Terdokumentasinya secara resmi pada Negara suatu Akta Pendirian/Perubahan/Pembubaran suatu badan hokum, karena telah dilakukan pengesahan oleh Negara/pemerintah

2. Jika terjadi kehilangan pada akta itu, dengan dimuatnya didalam BNRI dan TBNRI akan mempermudah untuk penelusuran dokumentasinya

3. Sebagai wujud menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah dipublikasikan didalam BNRI dan TBNRI

Untuk BNRI memiliki beberapa fungsi yang penting terkait dengan PT dan entitas hukum lainnya. Fungsi BNRI yang relevan untuk PT termasuk:

Dengan demikian, BNRI memainkan peran penting dalam membantu PT untuk memahami, mengikuti, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, serta menjalankan bisnis mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

E. RESIKO PT TIDAK MEMILIKI BNRI

Jadi, pengumuman dalam Tambahan BNRI itu merupakan tindak lanjut dari Menkumham dalam rangkaian proses pendaftaran dan pendirian PT sebagai badan hukum.

Lalu, bagaimana jika ternyata PT tidak kunjung diumumkan?

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, ada dua permasalahan hukum yang harus diperhatikan mengenai pengumuman pendirian PT :

1. pengumuman dari segi hukum merupakan asas publisitas. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai PT boleh dikatakan bergantung pada pengumumannya dalam Tambahan BNRI.

2. kelalaian Menkumham yang tidak mengumumkan pengesahan PT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Menkumham bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas kelalaian tersebut.

Tidak memiliki akses atau mengabaikan BNRI dapat berdampak serius pada PT dan bisnis kamu. Berikut adalah beberapa risiko yang dapat muncul jika PT tidak memanfaatkan layanan BNRI:

Dengan demikian, penting bagi PT untuk menggunakan sumber daya BNRI sebagai referensi utama untuk memahami, mengikuti, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini akan membantu PT untuk menjalankan bisnis mereka dengan kepatuhan hukum dan mengurangi risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum.

F. KESIMPULAN

Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) adalah lembaga penting yang memainkan peran kunci dalam penyediaan informasi hukum resmi dan publikasi peraturan pemerintah di Indonesia.

Fungsi BNRI sangat penting, terutama untuk Perseroan Terbatas (PT) dan bisnis. BNRI membantu PT dengan memastikan kepatuhan hukum, pemahaman tentang perubahan hukum, dan akses yang lebih mudah terhadap informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan baik.

Dengan akses yang tepat ke publikasi BNRI, PT dapat menghindari risiko pelanggaran hukum, memahami peraturan pemerintah, dan beroperasi dalam kerangka hukum yang sesuai. BNRI adalah sumber penting dalam menjaga ketertiban hukum dan transparansi dalam kebijakan pemerintah, yang memengaruhi operasional dan kepatuhan bisnis PT.

Oleh karena itu, penggunaan layanan dan informasi BNRI sangat penting dalam menjalankan bisnis yang sukses dan patuh hukum.

Penulis : Dara Septiafitri