Indonesia bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tapi juga sebagai destinasi kerja bagi banyak warga negara asing (WNA).
Mulai dari ekspatriat di perusahaan multinasional, tenaga ahli di proyek strategis, hingga pekerja kreatif di bidang seni dan hiburan.
Namun, bekerja di Indonesia tidak bisa sembarangan. Kalau salah jenis visa, risiko terbesarnya adala deportasi dan masuk daftar hitam imigrasi.
Nah, biar aman, yuk kita bahas tentang jenis visa kerja yang benar di Indonesia.
Visa kerja adalah izin resmi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada WNA untuk masuk dan bekerja secara legal di wilayah Indonesia.
Berbeda dengan visa turis atau visa bisnis, visa kerja memang diperuntukkan bagi orang asing yang akan menerima upah atau menjalankan pekerjaan profesional di Indonesia.
Singkatnya, kalau tujuanmu kerja → ya harus pakai visa kerja, bukan visa kunjungan.
Intinya, setiap jenis visa kerja punya fungsi spesifik. Mulai dari RPTKA sebagai izin awal perusahaan, VITAS untuk masuk Indonesia, KITAS untuk izin tinggal dan bekerja terbatas, hingga KITAP untuk izin jangka panjang.
Singkatnya:
Hak : WNA bisa bekerja, tinggal, bawa keluarga, dan mengakses fasilitas publik secara legal.
Kewajiban : WNA harus taat aturan imigrasi, kerja sesuai izin, bayar pajak, dan hormati budaya Indonesia.
1. Kasus Digital Nomad di Bali
Beberapa waktu lalu, sempat ramai di media sosial tentang WNA yang bekerja sebagai freelancer/digital nomad di Bali hanya dengan visa turis. Mereka mempromosikan layanan pekerjaannya di media sosial, bahkan ada yang terang-terangan menulis tarif jasanya. Akibatnya, imigrasi menindak tegas dengan deportasi dan larangan masuk kembali ke Indonesia selama beberapa tahun.
Pelajaran : Tidak boleh bekerja dengan visa turis, meskipun hanya kerja online. Tetap wajib pakai visa kerja jika menerima penghasilan.
2. Kasus Pekerja Asing di Proyek Tanpa Izin
Ada juga kasus WNA yang bekerja di proyek konstruksi tanpa KITAS kerja, padahal seharusnya posisinya hanya boleh diisi tenaga ahli. Setelah diperiksa, izin RPTKA perusahaannya tidak sesuai dengan jabatan yang dijalankan WNA tersebut. Hasilnya, imigrasi memberikan sanksi deportasi bagi WNA dan denda ratusan juta rupiah untuk perusahaan sponsornya.
Pelajaran : Perusahaan sponsor wajib mengurus RPTKA & KITAS sesuai jabatan. Kalau melanggar, bukan hanya WNA yang kena sanksi, tapi juga perusahaan.
- Deportasi : langsung dari wilayah Indonesia.
- Black List Imigrasi : tidak bisa masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Denda : hingga Rp500 juta sesuai UU Keimigrasian.
- Pidana Penjara hingga 5 tahun.
- Perusahaan Sponsor mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementerian Ketenagakerjaan.
- Setelah RPTKA disetujui, perusahaan mengurus Notifikasi untuk tenaga kerja asing.
- Dengan dokumen itu, WNA bisa mengajukan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) di Kedutaan/Perwakilan RI.
- Setibanya di Indonesia, VITAS diubah menjadi KITAS Kerja di kantor imigrasi setempat.
- Jika memenuhi syarat tertentu, setelah beberapa tahun KITAS bisa ditingkatkan menjadi KITAP.
Intinya:
Sebelum mulai bekerja : visa kerja harus sudah ada.
Selama bekerja : wajib memperpanjang sebelum habis masa berlaku.
Pindah perusahaan : wajib bikin visa baru.
Selain hak-hak seperti tinggal dan bekerja secara legal, membawa keluarga, hingga mengakses layanan publik, pemegang visa kerja juga punya kewajiban penting, yaitu patuh terhadap hukum Indonesia, membayar pajak, serta bekerja sesuai izin yang diberikan.
Jadi, sebelum memulai pekerjaan di Indonesia, pastikan semua dokumen keimigrasian lengkap dan sah. Ingat: urus visa kerja yang benar, biar gak dideportasi!